Seminar Background Study RPJPN 2025-2045 & RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi

Seminar Background Study RPJPN 2025-2045 &  RPJMN 2025-2029

Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi 

Malang - Dalam rangka penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara, Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi mengadakan Seminar Background Study (studi pendahuluan) pada Kamis, 22 Desember 2022. Kegiatan diselenggarakan bekerjasama dengan Universitas Brawijaya, Malang. Menghadirkan 17 narasumber yang terdiri dari pimpinan daerah, birokrat, akademisi, dan praktisi, acara berlangsung lancar dengan 3 sesi panel yang dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Tempo, Anton Aprianto dan Sekretariat Nasional SDG’s, Yanuar Nugroho. 

Mengusung tema “Transformasi Birokrasi bagi Kesejahteraan Masyarakat”, kegiatan seminar dibuka oleh Plt.Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP, CACP. Beliau menyampaikan bahwa titik tekan dalam perumusan background study mesti ada terobosan (inovasi) agar tidak business as usual dalam perencanaan, sehingga ada perbaikan dalam pembangunan aparatur ke depan. Selanjutnya, keynote speech disampaikan oleh Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc disusul Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Prof. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H dan Walikota Blitar, Drs. H. Santoso, M.Pd. 

Dalam Transformasi Birokrasi dalam Visi Indonesia 2045 yang disampaikan oleh Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro, S.E.,M.U.P., Ph.D.,  Birokrasi yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia belum adaptif terhadap tantangan di masa depan. Birokrasi saat ini akan menjadi birokrasi yang sangat berbeda dengan birokrasi 2045 ketika Indonesia telah menjadi negara maju. Transformasi digital akan menjadi mainstream dalam kinerja birokrasi di Indonesia, sehingga Pembina ASN perlu memberikan arahan dan KPI agar ASN bisa mengikuti transformasi digital. Transformasi digital menjadi penentu perekonomian Indonesia kedepan.

Prof. Dr. Eko Prasojo, Mag.rer.publ menyampaikan materi terkait Menuju Kelembagaan Birokrasi yang Lincah (Agile Bureaucracy). Menurutnya, transformasi menuju kelincahan birokrasi perlu dilakukan dari manajemen urusan yang silo menjadi manajemen program yang kolaboratif. Diperlukan perubahan struktur hierarki menjadi team-base organisasi berbasis key performance indicator. 

Sementara itu, Kepala ANRI,  Drs. Imam Gunarto, M.Hum. menyampaikan bahwa  kearsipan, perpustakaan, museum dan warisan budaya lainnya dapat terintegrasi dan terpusat menjadi pusat referensi, pengetahuan dan peradaban terintegrasi pada tahun 2045. Untuk mencapai hal tersebut, ANRI menempuh langkah-langkah antara lain transformasi kearsipan ke sistem digital, dan pembangunan big data kearsipan.

Sedangkan langkah yang ditempuh oleh Kabupaten Magetan dalam melakukan transformasi birokrasi adalah pentingnya peran pimpinan serta ditunjang oleh transformasi digital. Perlunya ketegasan dan  perubahan mindset ASN dalam upaya mewujudkan World Class Bureaucracy merupakan salah satu rumusan strategi pengelolaan manajemen ASN  disampaikan oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS. Oleh karenanya, arah pengembangan kompetensi adalah mengubah training yang berfokus pada pengajar dan satu arah menjadi learning yang berfokus pada pembelajar dan kolaboratif. 

“Strategi pengembangan kompetensi perlu diarahkan untuk mendorong learning capacity and culture para ASN yang memiliki kontribusi nyata bagi pencapaian sasaran pembangunan” ujar Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Lembaga Administrasi Negara, Dr. Muhammad Taufiq, DEA.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, S.IP, MAP menyatakan bahwa transformasi sektor publik wajib dilakukan agar birokrasi menjadi ekosistem pembangunan dan mampu menjawab permintaan/kebutuhan layanan dari masyarakat. Tantangan utama pelaksanaan pembangunan perlu direspon melalui penguatan pranata pemerintahan, kepemimpinan dan tata kelola. Pelayanan publik juga perlu dikuatkan dengan transparansi melalui penguatan kanal pengaduan pelayanan publik serta penguatan sistem merit pada SDM Aparatur. Secara konkrit, pemerintah kota Malang telah membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan publik sebagaimana diterangkan oleh Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji. 

Sebagai penutup, Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Drs. Andy Fefta Wijaya

menjelaskan bahwa diperlukan model kolaborasi pentahelix untuk tercapainya peningkatan akselerasi pelayanan publik masyarakat yang efektif, efisien, inklusif dan transparan. Menurut Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, Rudi Arifiyanto, Kelembagaan birokrasi masa depan harus memiliki strategi penguatan yang dilakukan dengan (i) Membangun Change Agile Mindset Leader, (ii) Memiliki Ketangkasan Strategi (Strategic Agility), dan (iii) Adanya Personal dan Organisasi yang tangkas (Self – Driving). 

• By admin
• 2022-12-24
• Malang, Jawa Timur