Event Terbaru

Diskusi Penyusunan RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Manajemen Kinerja

• 2022-10-14
• Jawa Barat

Jawa Barat- Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi dalam rangka penyusunan Background Study (studi pendahuluan) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 pada Jumat, 14 Oktober 2022. Rapat dihadiri oleh narasumber Bapak Kamaruddin, Ak., M. Sc. selaku Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN RB, dan akademisi Bapak Rusdi Akbar, M.Sc.,Ph.D.,CMA., Ak.,CA sebagai Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada.

 

Dalam pemaparannya,  Bapak Kamaruddin menyampaikan bahwa setiap tahun Kementerian PAN RB melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk mengukur perkembangan efektivitas implementasi sistem AKIP dengan penekanan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Saat ini regulasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan tujuan untuk memastikan sasaran K/L dan Pemerintah Daerah sesuai dengan sasaran pembangunan nasional, memastikan pencapaian kinerja dilaporkan dan direviu evaluasi agar terdapat perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja. Meskipun begitu, terdapat tantangan dalam penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah salah satunya  adalah belum adanya  logical framework atau cascading untuk menurunkan Prioritas Nasional ke dalam kinerja K/L dan pengukuran kontribusi kinerja K/L terhadap kinerja prioritas nasional.

 

Terdapat beberapa rekomendasi untuk perbaikan kinerja pemerintahan diantaranya (i) sinkronisasi program pembangunan nasional untuk memastikan kinerja K/L harus dapat berkontribusi pada pencapaian prioritas nasional, (ii) penguatan kualitas implementasi sistem akuntabilitas kinerja K/L dan (iii) integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan informasi kinerja berbasis IT. 

Sementara itu, Bapak Rusdi Akbar menyampaikan bahwa berdasarkan riset yang beliau lakukan ditemukan bahwa  kinerja pemerintah daerah masih kurang dikarenakan pelatihan dan keterbukaan pemda akan penerapan Sistem Pengukuran Kinerja (SPK) masih kurang, nihilnya insentif pemda yang menerapkan SPK hingga implementasi SPK belum didukung sistem informasi dan pengembangannya belum mengarah ke konsep good governance. 

“Perlu adanya integrasi sistem informasi SAKIP dan anggaran berbasis kinerja dengan  pengembangan PMS (Performance Management System) secara komprehensif, misal dengan Logic Model yang fokus pada isu strategis Pemerintah Daerah” terangnya. 

Adapun hasil dari diskusi ini yaitu menekankan pentingnya collaborative governance dalam mencapai tujuan dan sasaran bersama (shared outcome) serta mendorong kinerja. Disamping perlu ada logical framework atau logic model manajemen kinerja yang dimulai dari perencanaan, penganggaran lalu diakhiri dengan monitoring dan evaluasi.

Read more