Event Terbaru

Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Prioritas RKP TW IV Tahun 2021

  • 2022-01-14
  • Jakarta

Jakarta- Sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan perlu dilakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.

Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev)  RKP 2021 TW IV bersama K/L mitra diantaranya Kementerian PAN RB, KASN, BKN, LAN, dan ANRI pada 11-13 Januari 2022 secara daring. Adapun tujuan pelaksanaan monev tersebut untuk pendalaman progress capaian kinerja maupun anggaran pelaksanaan kegiatan prioritas RKP 2021 hingga TW IV beserta tantangan dan permasalahan yang dihadapi.

Secara garis besar, capaian penyerapan kinerja dan anggaran untuk seluruh mitra Kementerian/Lembaga pada triwulan IV tercapai sesuai target, bahkan beberapa melebihi target. Namun, terdapat beberapa capaian yang masih belum sesuai target dikarenakan terdapat beberapa kendala, salah satunya efek pandemi Covid-19.

Adapun capaian penyerapan anggaran untuk Kementerian PAN RB hingga TW IV sebesar 98,63%. Sedangkan capaian kinerja mendekati bahkan ada yang melebihi target.  Sedangkan terdapat RO PN yang belum tercapai diantaranya terkait  Evaluasi WBK dan WBBM di wilayah I-III serta RPermen PAN RB tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik. Sedangkan realisasi anggaran KASN di  TW IV Tahun 2021 sebesar 97,75% dan realisasi kinerja terhadap 6 RO Prioritas Nasional rata-rata melebihi target. Khusus RO Pengawasan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku di Instansi Pemerintah diperlukan penajaman di tahun 2022.

Realisasi  anggaran ANRI pada TW IV tahun 2021 mencapai 95,9% terdiri dari realisasi anggaran Program dukman 96,27% dan teknis 94,91%. Sedangkan capaian kinerja secara umum sudah diatas 90%.  Sebagai catatan khusus, Bappenas mendorong ANRI untuk percepatan penerapan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum berbagi pakai bidang kearsipan. Diperlukan strategi khusus untuk daerah-daerah yang belum menerapkan aplikasi Srikandi khususnya di daerah Timur.

Sedangkan capaian realisasi anggaran dan kinerja kegiatan prioritas LAN TA 2021 sudah diatas 90% dimana penyerapan anggaran sebesar 97,84 % dan kinerja RO Prioritas sebesar 98,75%. Realisasi kinerja lebih besar dibanding realisasi anggaran, hal ini cukup efektif dalam mengoptimalkan penyelesaian kegiatan Prioritas LAN dengan anggaran yang efisien.

BKN menyampaikan capaian penyerapan anggaran  hingga TW IV sebesar 93,61% dan capaian kinerja dari 12 RO Prioritas Nasional BKN rata-rata telah mencapai target. Adapun untuk output prioritas Pemetaan / Penilaian Potensi dan Kompetensi ASN masih belum mencapai target dikarenakan instrumen  akan dibangun di tahun 2022.

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Triwulan (TW) IV merupakan monev terakhir dari pelaksanaan RKP 2021. Diharapkan hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk melaksanakan kegiatan prioritas nasional di tahun 2022 agar berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditentukan. Selain itu, dalam waktu dekat akan dilaksanakan Bilateral Meeting Penyusunan Rancangan Awal Renja Tahun 2023 untuk menajamkan dan sinkronisasi perencanaan serta penganggaran, khususnya terkait output prioritas nasional.

 

Read more

Bilateral Meeting Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja K/L Tahun 2023.

  • 2022-01-28
  • Jakarta

Jakarta- Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja Kementerian/Lembaga (K/L),  telah dilaksanakan Kick Off Rancangan Awal dan Pengisian Ranwal Renja K/L Tahun 2023 dalam aplikasi KRISNA  pada Desember lalu. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan pertemuan Bilateral Meeting (BM) dengan mitra K/L pada tanggal 25-27 Januari 2022 secara daring dalam rangka pembahasan usulan awal terkait program,kegiatan, keluaran (output) kegiatan, sub-output, komponen, dan lokasi dari rencana kerja tahun 2023.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah melakukan penajaman isu strategis pembangunan dan indikasi kegiatan prioritas K/L TA 2023. Bilateral Meeting merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan rancangan awal Renja K/L yang menekankan pada pembahasan penajaman isu strategis dan substansi kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan TA 2023. 

Dalam pertemuan tersebut, Direktorat Aparatur Negara mengundang mitra kerja  Kementerian PAN RB, ANRI, LAN, KASN, dan BKN untuk membahas usulan kegiatan prioitas K/L TA 2023. Selain itu, dalam pertemuan tersebut dibahas pula evaluasi pelaksanaan kegiatan prioritas tahun 2021 dan perkiraan pelaksanaan rencana kerja RKP 2022. Hasil evaluasi tersebut penting dilakukan sebagai pertimbangan atau basis dalam penyusunan rancangan awal renja RKP 2023.

Sesuai Peraturan Menteri PPN/Ka. Bappenas No. 13 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas disebutkan bahwa koridor penentuan output prioritas harus memenuhi kriteria diantaranya 1.) berkontribusi terhadap pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, 2.) ketepatan lokasi secara teknis atau kesesuaian lokasi dengan penerima manfaat, 3.) sesuai dengan kerangka logis dan tahapan proyek, 4.) dilaksanakan pada satu periode tertentu, 5.) bukan merupakan kegiatan administrasi atau kajian yang bersifat rutin, dan 6.) bukan merupakan layanan internal yang bersifat rutin/dukungan manajemen.

Kegiatan ini merupakan tahapan awal  asesmen rincian output yang diusulkan sebagai  prioritas nasional pada RKP 2023. Direktorat Aparatur Negara akan menindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan berikutnya untuk mengelaborasi dan melakukan penajaman terhadap usulan yang diajukan hingga ditetapkan menjadi output prioritas nasional.

Read more