Event Terbaru
Multilateral Meeting Penyusunan RKP 2023 Kegiatan Prioritas Penguatan Implementasi Manajemen ASN
- 2022-02-24
- Jakarta
Jakarta- Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, pada Rabu 23 Februari 2022 lalu Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan kegiatan Multilateral Meeting Kegiatan Prioritas Penguatan Implementasi Manajemen ASN. Adapun tujuan kegiatan tersebut adalah melakukan penajaman terhadap indikator Kegiatan Prioritas Penguatan Implementasi Manajemen ASN yaitu Proyek Prioritas (ProP) Manajemen Talenta ASN Nasional dan ProP Perluasan Implementasi Sistem Integritas. Selain itu, dilakukan pembahasan terhadap indikasi Rincian Output yang mendukung KP Penguatan Implementasi Manajemen ASN dalam RKP 2023.
Hadir dalam kesempatan tersebut mitra kerja Direktorat Aparatur Negara diantaranya Kementerian PAN RB, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selain itu, turut hadir Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pendalaman isu-isu prioritas diarahkan untuk mendukung Tema RKP 2023 yaitu Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tahun 2022, Kegiatan Prioritas Penguatan Implementasi Manajemen ASN adalah ProP Manajemen Talenta ASN Nasional, ProP Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN, dan ProP Perluasan Implementasi Sistem Integritas. Di tahun 2023, terdapat perubahan usulan untuk Kegiatan Prioritas yang sama yaitu ProP Manajemen Talenta ASN Nasional dan ProP Perluasan Implementasi Sistem Integritas.
Dalam ProP. Manajemen Talenta ASN Nasional, pengelolaan SDM aparatur kedepan diarahkan pada sistem informasi ASN terintegrasi. Hal ini dipandang perlu karena data-data pada kementerian/lembaga saat ini belum terintegrasi. Selain itu, cara pandang pengelolaan ASN yang cenderung kepada pelayanan kepegawaian harus diubah lebih kepada pengelolaan Human Capital ASN.
“Kebutuhannya bukan hanya data yang bersifat administratif saja, tetapi bagaimana mendorong bahwa pengembangan human capital dengan penguatan Capacity Building ASN diarahkan untuk pembelajaran e-learning yang diharapkan dapat mendeliver kebutuhan ASN menjadi lebih baik.” ujar Direktur Aparatur Negara, Prahesti Pandanwangi.
Selanjutnya, dalam Prop Perluasan Implementasi Sistem Integritas, urgensi untuk penegakan disiplin ASN adalah belum adanya kebijakan disiplin bagi PPPK dan perlunya penguatan koordinasi dalam pemberian sanksi dan tindak lanjutnya. Saat ini BKN sedang membangun aplikasi I’DIS (Integrated Discipline) yang merupakan sistem informasi pelaporan proses hukuman disiplin yang terintegrasi dengan SAPK BKN. Sistem ini bertujuan untuk memberikan standar dan kemudahan dalam melakukan proses pelaporan hukuman disiplin. Diharapkan semua instansi bisa menggunakan aplikasi ini sehingga proses penjatuhan disiplin dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat.