Event Terbaru

Bappenas Diskusikan Kajian Reformasi Diklat ASN bersama BI Institute, Kemenkeu Corpu dan BPSDM Jawa Barat

• 2021-07-07
• Jakarta

Jakarta - Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Focus Group Discussion (FGD)  terkait Pengelolaan Diklat Pegawai di Instansi Pemerintah yang masuk dalam agenda kajian Reformasi Sistem Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN) bersama Bank Indonesia  Institute (BII), Kementerian Keuangan Corporate University (Kemenkeu Corpu), dan Badan Pengembangan SDM Jawa Barat, Rabu (7/7) secara daring.

Latar belakang dari kajian ini  merujuk pada Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024
dalam mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional.

“Pada prinsipnya, tujuan dari kajian ini untuk mengidentifikasi pengelolaan diklat ASN saat ini, menggali informasi terkait implementasi Human Capital Development Plan (HCDP), mengetahui rencana pengembangan diklat ke depan dengan dinamika perkembangan pelaksanaan diklat ASN mulai dari kendala, tantangan, dan upaya reformasi diklat yang telah dilakukan. “ ujar Prahesti Pandanwangi, Direktur Aparatur Negara Bappenas membuka diskusi.

Tantangan yang dihadapi saat ini dalam mengembangkan reformasi diklat ASN diantaranya kebutuhan akan kompetensi emerging skills di masa depan, keterbatasan anggaran dan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, hingga dampak pandemi Covid-19.

“Memahami ada suatu kebutuhan untuk terus meningkatkan kompetensi dari institusi yang unik, banyak basic knowledge yang harus dikembangkan oleh lembaga. Sejalan dengan visi Bank Indonesia Institute, kami ingin BII menjadi pusat pembelajaran dan riset kelas dunia di bidang ekonomi dan ke bank sentaral-an untuk membangun SDM yang kompeten dan berintegritas” tutur Arlyana Abubakar, Direktur/Wakil Rektor BI Institute menanggapi hal ini.

Salah satu pengembangan kapasitas SDM dan institusi di era digital yang telah dilakukan oleh BII  adalah penerapan program pembelajaran Competency Development Program bagi seluruh pegawai Bank Indonesia yang terdiri dari 160 kompetensi teknis dan 10 kompetensi perilaku. Sedangkan struktur program pembelajaran BII itu sendiri meliputi Onboarding Program,  Competencies Development Program, Career Advancement Program,  Career Transtition Program,  Partnership Program serta penguatan program riset yang mendukung pembelajaran.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat mendirikan Jawa Barat Corporate University yang  ditunjuk sebagai pilot project pertama oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)  dan Kemenpan RB dalam rangka peningkatan kompetensi ASN.

“ Kami sangat concern dengan kondisi saat ini (red. industri 4.0, VUCA, birokrasi 3.0, pandemi Covid-19), sehingga perlu transformasi pembelajaran yang sistematis. Karena meningkatkan kompetensi ASN tidak hanya sebatas di kampus BPSDM, namun harus terus menerus di tempat kerjanya. Inilah alasan Corpu dimunculkan” ujar Dicky Saromi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat,

Terdapat 7 komponen vital dalam Corpu sebagai patokan dalam menciptakan ASN juara di Jawa Barat  yaitu (1) Learning Strategic Governance (2) Learning Focus (3) Knowledge Management (4) Learning Insfrastructure (5) Learning Solution Delivery System (6) Learning Solution Architecture (7) Learning System.  Perkembangan ke-tujuh komponen tersebut nantinya akan dilaporkan kepada Kemenpan RB dan LAN.

Sejalan dengan itu, Iqbal Islami, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan menyatakan bahwa tujuan Kemenkeu Corpu didirikan salah satunya adalah pengembangan kompetensi ASN dengan mewujudkan manajemen pengetahuan terintegrasi melalui pengembangan Kemenkeu Learning Center (KLC).

“Kemenkeu Corpu telah di inisiasi sejak tahun 2016, dengan mengembangkan platform KLC sebagai portal pengetahuan dan pembelajaran di bidang pengelolaan keuangan negara yaitu repository pengetahuan, pembelajaran online dan forum communities of practice” ujarnya menambahkan

Pembelajaran yang dilakukan tersebut diarahkan untuk mendukung re-desain keuangan dengan tiga fokus penguatan pembelajaran dan manajemen pengetahuan di tahun 2022 diantaranya melalui joint program lintas unit kerja eselon 1, pembelajaran terintegrasi dan kolaboratif, serta levelling pembelajaran.

Sebagai penutup, Bappenas akan menindaklanjuti diskusi-diskusi berikutnya dengan mengundang sejumlah pakar dan akademisi pada sektor BUMN dan swasta serta benchmark kebijakan diklat untuk lebih memperdalam substansi kajian yang lebih komprehensif.

Sumber: https://bit.ly/FGDReformasiDiklat

Paparan :

1. Corpu Jabar :  https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/TWyJVe1a563MEaF

2. BI Institute : https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/gSXsZaZy5roFKzd

3.Kemenkeu_Corpu :https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/J61hwnmrSuCqnvF

4. Bappenas : https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/bEYpAr5IcpZJRuO

Knowledge Sharing Transformasi Digital Kearsipan Nasional

• 2021-07-09
• Jakarta

Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan diskusi  terkait Transformasi Digital Kearsipan Nasional pada Jum’at, 9 Juli 2021. Kegiatan dipimpin langsung oleh Direktur Aparatur Negara, Prahesti Pandanwangi dengan mengundang  Dr. Kandar MAP  (Direktur Preservasi ANRI) dan Dr.Edmon Makarin, S.Kom, S.H., LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai narasumber. 

Diskusi ini merupakan salah satu perwujudan amanat dan arahan Presiden terkait Percepatan Transformasi Digital di era Revolusi Industri 4.0. Mengingat pentingnya peran arsip sebagai sumber sejarah, informasi strategis, dan bukti akuntabilitas kinerja serta alat bukti yang sah, sehingga diperlukan pengelolaan yang dinamis dan adaptif dengan perkembangan zaman.

Sumber : https://us02web.zoom.us/rec/share/2Lzzp5Ch989fC3hdrnlYYR0llmoTNKDRSyXx2FyIBruwgF-QNRRelJdh0UE_AAbu.zx7kVSDE6wTLW8NL?startTime=1625812339000

Multilateral Meeting Penajaman ProPN Perluasan Implementasi Sistem Integritas

• 2021-07-08
• Jakarta

Dalam rangka  penyusunan RKP 2022, Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Multilateral Meeting Penajaman ProPN Perluasan Implementasi Sistem Integritas bersama KPK, BKN, Kementerian PAN-RB dan KASN, Kamis, 8 Juli 2021. 

Adapun fokus pembahasan dalam agenda tersebut adalah urgensi Implementasi Sistem Integritas ASN dan prioritas Implementasi Sistem Integritas dalam Dokumen Perencanaan RKP Tahun 2022. Selain itu, para narasumber memberikan masukan terkait indikator sistem integritas, penyusunan draf regulasi terkait membangun integritas ASN, hingga upaya dan program-program pembenahan sistem integritas ASN.

Sumber : https://us02web.zoom.us/rec/share/ovHsATILvvTC7L2gaTrOEy43Lcj-BQWRgLNx2mjnkIBpJaBm0hIGUzpZXbJkyrRG.C_RFpnWetNhu6wPH?startTime=1625709717000

Bappenas Diskusikan Rencana Pengembangan Karir dan Pola Karir PNS Nasional serta Instansional

• 2021-07-16
• Jakarta

Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Rencana Pengembangan Karir dan Pola Karir PNS Nasional serta Instansional ,Jum’at,16 Juli 2021.Dalam diskusi yang dipimpin langsung oleh Direktur Aparatur Negara, Prahesti Pandanwangi tersebut, turutmengundangnarasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), dan World Bank. Beberapa topik yang dibahasdiantaranya keterkaitan antaraDokumen Rencana Pengembangan Karir dan Pola Karir PNS, Proses Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Karir Secara Nasional dan Instansional, Hasil Evaluasi Implementasi Pola Karir Nasional dan hingga Praktik-Praktik Baik Manajemen Karir di Tingkat Global.

Diskusi Perluasan Implementasi Sistem Integritas ASN bersama KPK, Kemenpan RB dan KASN

• 2021-07-27
• Jakarta

Jakarta- Dalam Undang-Undang ASN No.5 Tahun 2014 pasal 69  disebutkan bahwa pengembangan karier PNS  dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang diukur dari kejujuran, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kemampuan bekerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 

Sebagaimana amanat UU ASN tersebut, Bappenas mengadakan diskusi terkait perluasan implementasi sistem integritas ASN dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, Selasa 27 Juli 2021 secara daring. Dalam kesempatan tersebut, Bappenas mengundang perwakilan dari KPK, Kemenpan RB dan KASN untuk memberikan gambaran dan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kementerian lembaga dalam mendukung perluasan sistem Integritas ASN beserta instrumen pengukuran yang digunakan. 

Diskusi Evaluasi Pelayanan Publik Bersama Kemenpan RB, Ombudsman RI dan KPPOD

• 2021-07-28
• Jakarta

Jakarta - Dalam rangka mendorong terlaksananya pelayanan publik yang prima sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, diperlukan upaya evaluasi untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, Rabu, 28 Juli 2021, Bappenas mengundang narasumber dari Kemenpan RB, Ombudsman RI dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). 

Tujuan dari pertemuan tersebut sebagai sharing informasi terkait perkembangan evaluasi pelayanan publik yang telah dilakukan oleh Kemenpan RB sebagai pembina pelayanan publik, Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik serta pandangan dan harapan masyarakat yang diwakili oleh KPPOD. Dalam kesempatan tersebut, dibahas pula tantangan dan rekomendasi perbaikan kualitas pelayanan publik, baik dari sisi kebijakan, penyelenggaraan, maupun pengawasan. 

 Diskusi lebih lengkap dapat disimak dalam tautan berikut 

https://us02web.zoom.us/rec/share/WyLm_5MYN2bMFXLQs7ML8t8jEd-JHg67xHIwZupBtxxPjaTiAxck-eE6UI7L-1jY.xSaoHSdWCdiT_kgq?startTime=1627438746000