Event Terbaru

Diskusi Penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi Reformasi Administrasi Pemerintahan

  • 2022-09-30
  • Banten

Dalam rangka penyusunan studi pendahuluan (background study)  RPJPN Tahun 2025-2045, Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi mengadakan diskusi penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 pada Jumat, 30 September 2022. Hadir sebagai narasumber, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bapak Yogi Suprayogi Sugandi, S.Sos., M.A.,Ph.D dan Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Brawijaya, Bapak Fadillah Putra, S.Sos, M.Si, M.Paff, Ph.D. 

 

Sebagai pembuka, perwakilan Direktorat Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi, Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Husni Rohman menyampaikan bahwa terdapat pergeseran paradigma administrasi publik mulai dari Old Public Administration, New Public Management, hingga Post New Public Management. Adapun permasalahan dan tantangan manajemen sektor publik salah satunya adalah perubahan sosial fundamental yang menyebabkan aparatur pemerintah perlu melakukan adaptasi untuk mengatasi tantangan yang semakin kompleks. Dalam hal ini, Ilmu administrasi publik harus mampu menanggapi isu-isu pokok yang terjadi di masyarakat dan memformulasikannya menjadi suatu kebijakan yang implementatif.

 

Selanjutnya, Bapak Yogi Suprayogi Sugandi dalam paparannya menyampaikan bahwa variabel utama masa depan pemerintahan ditandai dengan adanya (i) disrupsi di semua sektor kesehatan, (ii) menguatnya Artificial Intelligence, (iii) penggunaan Big Data dan (iv) interaksi dan Pelayanan Online. Perkembangan kemajuan teknologi khususnya Society 5.0. akan dirasakan lebih dominan oleh generasi alpha dengan kemudahan berbagai layanan publik berbasis kecerdasan buatan seperti  AI, Metaverse, dsb. sehingga perlu pekerjaan khusus bukan lagi seperti pranata komputer, namun analis big data, UI UX researcher, dll.

 

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Bapak Fadillah Putra yang menyampaikan bahwa terdapat beberapa versi perkembangan paradigma administrasi. Dimulai dari versi A yang terdiri dari beberapa stages diantaranya (i) Politics Administration Dichotomy, (ii) Principles of Administration, (iii) Era of Challenge, (iv) Crisis of Identity dan (v) Public Policy Perspective.  Selanjutnya versi B dimulai dengan Traditional Public Administration, New Public Management, dan New Public Governance hingga versi Nusantara.

“Sebagai rekomendasi, kita perlu menemukan jati diri atau identitas praktik administrasi publik. Terutama di daerah totally illiterate (buta huruf) soal administrasi publik dan ada gap yang besar antara pusat dan daerah. RPJMN disusun bertujuan untuk memperkuat posisi daya tawar Indonesia di dunia sehingga perlu mengkaji konsep-konsep administrasi publik secara epistemologis bukan dogmatis.” tutupnya.

Read more