Event Terbaru

Forum Diskusi Pendalaman Proses Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Renja K/L

• 2021-12-08
• Jakarta

Jakarta- Dalam rangka meningkatkan kapasitas Kementerian/Lembaga (K/L) pada proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Rencana Kerja (Renja) K/L serta implementasinya pada Krisna-Renja K/L, Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas mengadakan forum diskusi pada Selasa, 7 Desember 2021. Diskusi dipimpin langsung oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Prahesti Pandanwangi bertempat di AONE Hotel, Jakarta.

Dalam sambutannya, Ibu Prahesti Pandanwangi menyampaikan bahwa diperlukan pendalaman mekanisme penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L yang sesuai dengan PeraturanMenteri PPN/Kepala Bappenas No. 1 tahun 2021, untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran yang lebih baik. Dalam regulasi tersebut, terdapat 4 aspek Penguatan Penyusunan Renja K/L yaitu aspek muatan, aspek penyusunan, aspek penelaahan, dan aspek
sistem informasi. Hal-hal yang menyebabkan perubahan Renja K/L diantaranya terdapat perubahan Renstra K/L, SOTK, hasil penelaahan RKA K/L hingga Kebijakan Presiden.

Sebagai narasumber, perwakilan Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Anantyo Nugroho memberikan penjelasan teknis terkait proses dan mekanisme penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renja K/L serta implementasinya pada Krisna-Renja K/L.

Beliau menekankan bahwa beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Renja K/L adalah pentingnya penguatan koordinasi oleh Biro Perencanaan setiap K/L sebagai satu sistem One Gate Policy. Selain itu, beliau juga menggarisbawahi bahwa anggaran tugas dan fungsi K/L harus lebih besar dibandingkan anggaran belanja internal.

“Diperlukan penajaman penuangan proyek/output prioritas pembangunan secara detail dan jelas agar sinergi antara perencanaan dan penganggaran bisa dilakukan lebih efisien dan terukur” ujarnya menambahkan.

Hadir dalam forum diskusi Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi BKN, Ibu Heri Susilowati dan Kepala Biro Perencanaan & Humas ANRI Bapak Widarno serta perwakilan K/L mitra Direktorat Aparatur Negara diantaranya dari Kementerian PAN RB, LAN, dan KASN. Diskusi dilanjutkan dengan sharing knowledge untuk mengetahui tantangan dan kendala dalam pelaksanaan penyusunan, penelaahan dan perubahan Renja K/L.

Dalam hasil diskusi tersebut diperoleh beberapa catatan evaluasi terkait dampak refocusing anggaran selama tahun 2021. Untuk memenuhi kebutuhan anggaran mitra K/L, perlu mencari sumber pendanaan lainnya seperti PHLN, SBSN, KPBU, hibah, dan sumber pendanaan lainnya. Terkait kegiatan monitoring dan evaluasi Program Prioritas Nasional akan dilakukan per triwulanan melalui rapat monev triwulanan ataupun melalui sistem e-monitoring dan evaluasi (emonev) yang sudah dibangun oleh Bappenas.

Rapat Pembahasan Temuan Sementara Penyusunan Dokumen Ragam Okupasi Kritis (Critical Occupation List) ASN Nasional Jakarta

• 2021-12-10
• Jakarta

Jakarta - Sebagai pelaksana kebijakan publik, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ASN yaitu melalui Penerapan Manajemen Talenta Nasional Aparatur Sipil Negara (MTN ASN) yang menjadi salah satu Proyek Prioritas Nasional RPJMN 2020-2024.

Dalam kerangka pengembangannya guna mendukung implementasi MTN ASN, diperlukan dokumen Ragam Okupasi Kritis (Critical Occupation List) ASN Nasional yang kini tengah disusun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB). Dokumen COL ASN Nasional ini disusun untuk menghasilkan suatu daftar Jabatan Kritikal yang merupakan jabatan inti dalam organisasi dan memenuhi karakteristik tertentu guna mewujudkan ASN profesional, strategis, dan inovatif.

Sehubungan dengan itu, Direktorat Aparatur Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mengadakan Rapat Pembahasan Temuan Sementara Penyusunan Dokumen Ragam Okupasi Kritis (Critical Occupation List) ASN Nasional di Jakarta, Kamis (09/12). Acara yang diselenggarakan secara virtual tersebut dibuka oleh Direktur Aparatur Negara, Ibu Prahesti Pandanwangi. Dalam sambutannya, beliau menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk membahas temuan sementara dalam progress penyusunan Dokumen COL, kendala serta strategi percepatan dalam penyusunannya.

Pemaparan pertama disampaikan oleh perwakilan Asdep Manajemen Karir dan Talenta SDM Aparatur Kementerian PAN RB, Diah Ipma Fithria Laela Hidayati. Diah menyampaikan bahwa dalam proses penyusunan dokumen COL sedikit terkendala dengan adanya penyesuaian item-item kuesioner survei dan proses pengumpulan data. Pada Survey Call for Evidence, terdapat beberapa instansi yang belum selesai dalam pengisian survei. Kedepannya, Kemen PAN RB akan terus berusaha mem-follow up untuk pengumpulan hasil pengisian survei tersebut.

Selanjutnya, paparan progress penyusunan dokumen COL disampaikan oleh tim penyusun PT.Daya Makara UI. Saat ini, kajian penyusunan COL telah memasuki proses penggabungan (dovetailing) tahap pertama yaitu menyandingkan data analisa Top-Down dengan analisa Bottom-Up.

Analisa Top-Down dilakukan dengan mengidentifikasi sumber data, menentukan indikator, dan analisa ambang batas. Dalam proses olah data Top-Down, terdapat 88 usulan nama jabatan baru yang tersebar dalam Program Prioritas, Prioritas Nasional, dan Major Project. Sedangkan analisa Bottom-Up dilakukan melalui Survey Call for Evidence, nominasi jabatan kritikal, serta serangkaian FGD dengan pakar, praktisi ASN, dan stakeholders. Setelah tahapan tersebut selesai, diharapkan dapat dilakukan validasi untuk selanjutnya dilakukan proses Dovetailing tahap kedua sehingga menghasilkan Daftar Jabatan Kritikal akhir.

Dalam sesi diskusi, masukan disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Manajemen ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN), Bapak Yogi Suwarno. Beliau menekankan pentingnya Pemerintah Pusat untuk selalu berkomunikasi dan memberikan pemahaman pada Pemerintah Daerah untuk membangun awareness terkait agenda strategis nasional. Hal ini agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Terkait data, menurut Direktur Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Soni Sultana mendukung penuh penyediaan data yang diperlukan dalam penyusunan kajian dan memungkinkan untuk pengembangan pengolahan data kedepannya.

Sebagai penutup, Ibu Prahesti menyampaikan bahwa Bappenas sebagai pengampu kegiatan Prioritas Nasional mendukung penyusunan dokumen Ragam Okupasi Kritis (Critical Occupation List) ASN Nasional yang dilakukan Kementerian PAN RB dan stakeholders terkait. Diharapkan terdapat diskusi-diskusi selanjutnya untuk menampung berbagai saran dan masukan guna mendorong terwujudnya kebijakan manajemen talenta ASN nasional.

Rapat Kerja Direktorat Aparatur Negara Tahun Anggaran 2021

• 2021-12-09
• Jakarta

Jakarta- Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas dan Sekretariat Nasional Open Government Indonesia (OGI) yang berada di bawah koordinasi Direktorat Aparatur Negara menyelenggarakan Rapat Kerja Tahun 2021. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021 dan merumuskan rencana strategis ke depan di tahun 2022.

Rapat dipimpin oleh Direktur Aparatur Negara, Ibu Prahesti Pandanwangi dengan pembahasan khususnya Rencana Kerja Direktorat Aparatur Negara Tahun 2022. Pembahasan terkait koordinasi Penyusunan Background Study Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Lingkup Aparatur Negara Tahun 2025-2045 disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Direktorat Aparatur Negara, Ibu Maharani Wibowo.

Dalam paparannya, Ibu Maharani menyampaikan bahwa diperlukan metode dalam merancang masa depan (foresight) yang berbasis data. Berdasarkan sumber website OECD, terdapat 4 metode foresight yang dapat digunakan diantaranya Metode Delphi (proses iterasi isu tertentu hingga memperoleh konsensus), Horizon Scanning (filtering opportunity & challenge yang persisten), Trend Impact Analysis (proses ekstrapolasi dan analisa data-data historikal), dan pendekatan lainnya yang mendekati foresight.

Selain itu, dalam perumusan RPJP yang memproyeksikan kondisi pembangunan nasional 20 tahun kedepan, diperlukan desk research yang mempertimbangkan Macro-Economic Forecasts, Science and Technology (S & T) foresights, Grand Challenges, dan Stakeholders Mapping. Menurut data dari Yearbook of European Security 2013, dalam perencanaan foresight, Indonesia hanya bergantung pada satu stakeholder, yaitu Pre-dominantly “Vision” Planners (Bappenas). Hal ini kontras apabila dibandingkan dengan negara Jepang yang memiliki empat stakeholders yang telah melakukan foresight.

“Salah satu kunci keberhasilan perumusan program yang memerlukan foresight adalah perlu mengidentifikasi target audiens yang spesifik dan memiliki kompetensi serta pengalaman di bidangnya.” jelasnya.

Selain itu, kunci keberhasilan lainnya diperlukan hubungan yang baik dengan para pembuat kebijakan dan pengambil keputusan serta bekerjasama dengan agensi lainnya, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Rapat dilanjutkan dengan pembahasan terkait koordinasi penyusunan Background Study RPJMN tahun 2025-2029, RKP lingkup aparatur negara tahun 2023 serta penyusunan laporan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan bidang aparatur tahun 2022.

Kick-Off Penyusunan Rancangan Awal Renja K/L Tahun 2023

• 2021-12-17
• Jakarta

Jakarta- Sehubungan dengan dimulainya proses perencanaan dan penganggaran Tahun 2023, Direktorat Aparatur Negara mengikuti  Kick-Off Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) pada Rabu, 15 Desember 2021 via daring. Acara ini  diselenggarakan oleh Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

Agenda dibuka oleh Plt.Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Bapak Erwin Dimas. Beliau menyampaikan bahwa melihat kondisi fiskal saat ini, K/L perlu mempersiapkan strategi perencanaan tahun 2023 dengan kemungkinan anggaran belanja yang terbatas dan kemungkinan lebih rendah dari tahun 2022.

Terdapat 3 hal penting yang beliau tekankan dalam penyusunan rancangan awal Renja K/L 2023. Pertama, perlu memilih target-target yang akan dicapai di tahun berjalan atau di carry-over di beberapa tahun ke depan. Dalam hal ini, K/L perlu selektif dalam menentukan target- target perencanaan. 

Kedua, perlu melihat kembali integrasi perencanaan yang telah dilakukan selama 2 tahun terakhir, terutama terkait Major Project. Sebagai contoh, karena sistem yang terintegrasi, dalam sebuah proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dibangun pasar, airport atau fasilitas jalan.  Namun, di lapangan ditemukan ketidaksesuaian dan ternyata beberapa fasilitas tersebut belum diperlukan. Sehingga, kedepannya perlu mempertimbangkan kualitas perencanaan yang lebih baik. 

Ketiga, dengan anggaran yang terbatas diperlukan realokasi antar program. Hal ini karena rigiditas antar program masih terjadi dan masih ada satu program dimiliki oleh satu lingkup eselon I. Sehingga perlu direviu kembali kemungkinannya bersifat lintas.

“Inilah PR kita semua, dimana dengan anggaran yang terbatas, target harus dipilih, integrasi perencanaan harus diperbaiki kualitasnya  dan otomatis kita harus berani untuk merealokasi antar program. “ jelasnya.

Selanjutnya, pemaparan disampaikan oleh Perencana Ahli Madya Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Bapak Anantyo Nugroho. Dalam paparannya, Bapak Anantyo menyampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Penelaahan, dan Perubahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), setiap K/L dapat mulai melakukan penyusunan Rancangan Awal Renja K/L.

Adapun tahapan penyusunan Rancangan Awal Renja K/L TA 2023 dibagi menjadi 2 tahapan yaitu Tahap 1 (15 Desember 2021-7 Januari 2022) dengan fokus RO yang berlanjut dan Tahap 2 (Januari-Februari 2022) yang mencakup usulan baru dan penekanan kebijakan TA 2023. K/L dapat menginput rancangan awal Renja 2023  dalam aplikasi Krisna.

Terdapat penguatan fitur di Renja 2023 yang mendukung clearing house. Selain penguatan yang sudah dilakukan pada TA 2022 seperti penajaman lokasi RO dan integrasi antar sumber pendanaan, terdapat penguatan RSPP dalam hal KRO dan data ranwal Renja 2023 digunakan sebagai bahan reviu angka dasar dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif 2023.

Bapak Anantyo menekankan beberapa hal penting dalam penyusunan Renja K/L TA 2023 yaitu pada tahap 1 penyusunan ranwal Renja K/L 2023 tidak diperkenankan menghapus Rincian Output (RO) berlanjut. Selain itu, identifikasi proyek Multi Years Contract (MYC) penting dilakukan sebagai alokasi yang harus diamankan dalam penyusunan Pagu Indikatif 2023. 

Direktorat Aparatur Negara yang bermitra dengan Kementerian PAN RB, BKN, LAN, KASN dan ANRI telah menyampaikan hasil sosialisasi tersebut secara tersurat. Dalam tindak lanjut tersebut, diharapkan K/L dapat mempersiapkan diri dan  mengkonsolidasikan dengan unit kerja di instansi  K/L untuk penyusunan Ranwal Renja K/L Tahun 2023. Selanjutnya, Ranwal Renja K/L Tahun 2023 di input dalam sistem aplikasi Krisna  yang akan dibahas pada Bilateral Meeting mendatang.

Bimbingan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian PPN/Bappenas

• 2021-12-24
• Jakarta

Jakarta- Dalam Undang Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dijelaskan bahwa arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Pengelolaan arsip dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan arsip.

Sehubungan hal tersebut, Direktorat Aparatur Negara menghadiri kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Dinamis Kementerian PPN/Bappenas yang diselenggarakan oleh Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan (BHTUP) Kementerian PPN/Bappenas. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari ( 21-23 Desember 2021)  di Hotel Sari Pacific, Jakarta. 

Dalam sambutannya, Ibu Dedeh Heni Herlina, S.Sos selaku Arsiparis Ahli Madya (Koordinator)  BHTUP menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini diselenggarakan dalam rangka mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien di Kementerian PPN/Bappenas. Adapun tujuan kegiatan adalah memberikan pemahaman dan pembekalan kepada arsiparis dan pengelola arsip di Kementerian PPN/Bappenas yang akan digunakan pada pengelolaan arsip dinamis sesuai kaidah kearsipan.

Sebagai narasumber dalam kegiatan Bimtek tersebut, Bappenas mengundang Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yaitu Direktur Kearsipan Pusat, Bapak Drs.Azmi, M.Si., serta beberapa fungsional Arsiparis Ahli Madya dan Muda di Direktorat Kearsipan Pusat ANRI.

Pemaparan diawali dengan penyampaian Arsip Hasil Pelaksanaan Tugas  dan Fungsi, penyelenggaraan kearsipan serta instrumen pengelolaan arsip dinamis di Kementerian PPN/Bappenas oleh Ibu Tuti Sri Widayanti, selaku Arsiparis Ahli Madya Direktorat Kearsipan Pusat ANRI. Beliau menyampaikan bahwa, arsip yang dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas terbagi menjadi 2 yaitu arsip dari fungsi fasilitatif dan arsip dari fungsi substantif. 

Terdapat 13 fungsi fasilitatif meliputi perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan,  hubungan masyarakat, perpustakaan, TI, pengawasan, perlengkapan, pendidikan dan pelatihan, kepegawaian, dan keuangan. Sedangkan 1 fungsi substantif yaitu terkait perencanaan pembangunan nasional.

Menurutnya, pengelolaan arsip pada Kementerian PPN/Bappenas  harus  diselenggarakan secara komprehensif dan terpadu meliputi penetapan kebijakan, pembinaan (sosialisasi dan bimtek), serta pengelolaan arsip. Selain itu, diperlukan sumber daya kearsipan  seperti kelembagaan, SDM, sarana dan prasarana, pendanaan, serta perlu perhatian dan dukungan dari pimpinan Bappenas.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh Bapak Azmi, selaku Direktur Kearsipan Pusat ANRI. Beliau menyampaikan bahwa arsip keberadaannya harus dibatasi karena kegiatan terus menerus berlangsung dan tugas ANRI membina dalam pengelolaan arsip. Untuk mendukung sistem kearsipan nasional yang terintegrasi, diperlukan transformasi pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pemerintahan dari pengelolaan secara manual menjadi pengelolaan secara elektronik dengan aplikasi umum SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi).

“SRIKANDI merupakan transformasi dari Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD), yang telah diujicobakan di lingkungan ANRI sejak tahun 2020. Diharapkan pada tahun 2024 nanti, semua arsip sudah berbentuk digital dan terintegrasi.” paparnya. 

Di hari berikutnya, paparan dilanjutkan terkait pengelolaan arsip aktif, arsip inaktif, dan penyusutan arsip yang disampaikan oleh Arsiparis Ahli Direktorat Kearsipan Pusat ANRI, Tyas Cahyani dan Arsiparis Muda Unit Kearsipan Pusat ANRI, Ibu Maryani Apriliyantini. Dalam paparannya dijelaskan bahwa pemeliharaan Arsip Dinamis meliputi kegiatan pemberkasan dan penyimpanan Arsip Aktif, penataan dan penyimpanan Arsip Inaktif, serta Alih Media Arsip. Dasar hukum yang digunakan adalah Perka ANRI No.9 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Arsip Dinamis dan Permen PPN/Kepala Bappenas No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Kearsipan Kementerian PPN/Bappenas.

“Permasalahan arsip biasanya adalah tidak ada petugas khusus yang menangani arsip, baik arsip aktif dan inaktif masih bercampur (belum terklasifikasi) serta penemuan kembali arsip tidak dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Oleh karenanya diperlukan pemberkasan arsip yang sesuai dengan prosedur pemberkasan” ujar Tyas Cahyani.

Di hari terakhir, dilakukan uji coba implementasi aplikasi SRIKANDI oleh Bapak Rudi Arnanjaya,  Arsiparis Ahli Muda Direktorat Kearsipan Pusat ANRI. Beliau menjelaskan bahwa tahapan pengembangan dan penerapan aplikasi SRIKANDI  diawali pada  Juli 2019 dengan Pengembangan aplikasi SIKD oleh ANRI. Selanjutnya, Agustus-Oktober 2020 dilakukan pengembangan & penetapan aplikasi SRIKANDI sebagai Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD)  sesuai amanat percepatan dalam Perpres No.95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Di akhir tahun 2020, Penerapan e-Arsip Terintegrasi (aplikasi Srikandi) di instansi pemerintah sebagai output Prioritas Nasional dalam RPJMN 2020-2024. Saat ini, aplikasi SRIKANDI  sudah diterapkan di 8 instansi pusat dan daerah yang melibatkan pemangku kepentingan diantaranya Kementerian PAN RB, ANRI, Kemkominfo, dan BSSN. Selain itu, Direktorat Aparatur Negara selaku mitra ANRI mendorong percepatan implementasi aplikasi SRIKANDI di instansi pemerintah pusat maupun daerah yang menjadi salah satu output Prioritas Nasional Tahun 2022.

Kunjungan Kerja Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Jawa Barat

• 2021-12-21
• Bandung

Bandung- Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, tak terkecuali dengan Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi pemerintahan dimaknai sebagai perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada organisasi (kelembagaan) tatalaksana, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan publik, dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan itu, pada Senin 20 Desember 2021 lalu, Direktorat Aparatur Negara melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Tim disambut baik oleh Kepala Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan jajaran OPD terkait.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah mendalami penerapan Reformasi Birokrasi di daerah yang berfokus pada: (i) penerapan manajemen SDM ASN dan; (ii) penyelenggaraan pelayanan publik terpadu di Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Penguatan RB di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan SDM dan Penguatan SAKIP. Upaya penguatan SDM yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat antara lain menerapkan manajemen talenta melalui profiling kompetensi dan potensi seluruh ASN dalam 9 box talent serta manajemen kinerja dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta Jawa Barat (SIM JAWARA) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (SIAP JABAR) sebagai sumber data kepegawaian ASN Jawa Barat.

Selain itu, kunci dalam membangun RB di Provinsi Jawa Barat adalah membangun literasi, yang dilakukan dengan prinsip “rungsing” yaitu remembering; understanding; dan create something. Artinya seluruh ASN di Jawa Barat diberikan input pengetahuan kemudian memahaminya dan selanjutnya dapat memberikan ide dan inovasi.

Terkait capaian pembangunan bidang aparatur negara di Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang positif. Tren perkembangan capaian indeks RB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2018-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2018, capain indeks RB Provinsi Jawa Barat sebesar 70,79. Pada tahun 2019 capaian menjadi 72,00 dan meningkat signifikan di tahun 2020 menjadi 75,63.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari perkembangan nilai SAKIP yang terus meningkat dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018, nilai SAKIP Pemprov Jawa Barat sebesar 80,03, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 80,49. Selanjutnya capaian terus naik di tahun 2020  yaitu 81,23 dengan predikat A. Target kedepan, Pemprov Jawa Barat akan terus meningkatkan nilai SAKIP hingga mendapat predikat AA.

Selanjutnya tim berkunjung ke Jabar Command Center yang menjadi Pusat monitoring dan visualisasi data, operasional, dan layanan publik di Jawa Barat. Dalam  meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Jawa Barat, salah satu perubahan yang dilakukan Pemerintah Jabar yaitu dengan membuat Jelita (Jabar Electronic Information Assistance) untuk mendukung pengelolaan izin OSS sebagai pemenuhan persyaratan.

Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga membentuk Jabar Digital Service (JDS) untuk mendukung layanan publik dan perumusan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif melalui pengelolaan data dan penggunaan teknologi. Terdapat program integrasi layanan publik dan informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Jabar melalui website jabarprov.go.id sebagai portal satu pintu yang akan rilis pada tahun 2022.

Direktorat Aparatur Negara berharap praktik baik yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat ini dapat menginspirasi  serta dijadikan referensi bagi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi khususnya pada area manajemen ASN dan pelayanan publik.

Kunjungan Kerja Pendalaman Aplikasi SIJAPTI

• 2021-12-24
• Jakarta

Jakarta- Dalam rangka pendalaman Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI), Direktorat Aparatur Negara melakukan Kunjungan Kerja ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kamis, 23 Desember 2021 lalu.  Kunjungan kerja dihadiri langsung oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Ibu Prahesti Pandanwangi dan disambut baik oleh Kepala Sekretariat  KASN, Bapak Abdul Hakim dan Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian JPT Wilayah I, Bapak John Ferianto.

Dalam kesempatan tersebut, dilakukan pembahasan terkait aplikasi SIJAPTI yang sedang dikembangkan oleh KASN. Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi atau SIJAPTI merupakan suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) di lingkungan instansi pemerintah, mulai dari konsultasi, penyampaian dokumen rencana seleksi dan laporan hasil seleksi serta dokumentasi database JPT.

Saat ini KASN sedang melakukan pengembangan SIJAPTI versi 4.0 yang merupakan penyempurnaan dari versi sebelumnya yaitu SIJAPTI 3.0. Dalam SIJAPTI versi 4.0, KASN menambahkan modul Mutasi dan Rotasi, menyederhanakan proses bisnis, membuat dashboard database secara realtime serta database pansel dan lembaga asesmen.

Terdapat beberapa perubahan dari hasil pengembangan aplikasi SIJAPTI versi 3.0 dengan SIJAPTI versi 4.0.  Sebelumnya mutasi dan rotasi masih diajukan dengan berkas manual dengan datang langsung ke KASN atau melalui WA/email. Pendataan pengajuan menjadi sulit dilakukan. Aplikasi SIJAPTI 4.0 telah mengakomodir modul pengajuan mutasi/rotasi. Dari segi proses bisnis,  pada SIJAPTI 3.0 pengajuan dilakukan berbasis per-jabatan sehingga sangat rumit dan tidak efisien. Namun, pada aplikasi SIJAPTI 4.0 dikembangkan dengan berbasis pada institusi sehingga hanya dengan sekali pengajuan bisa merepresentasikan banyak jabatan.

Selanjutnya, dashboard database  SIJAPTI pada versi sebelumnya tidak terkelola dengan baik dan konversi data sangat kompleks untuk dapat menjadi bahan dasar analisis. Namun, di Sijapti 4.0 telah  mengakomodasi dashboard database yang terkelola secara realtime. Terkait database pansel dan lembaga asesmen, di SIJAPTI 3.0 nama dan CV Pansel tidak terdata. Sedangkan, Sijapti 4.0 menambahkan fitur Data Pansel dan Lembaga Asemen, sehingga dapat terarsipkan dengan baik dan menjadi dasar persetujuan.

Bappenas mengharapkan agar pengembangan SIJAPTI versi 4.0 juga dapat terinteroperabilitas dengan sistem informasi yang ada di internal KASN maupun di BKN. Sehingga SIJAPTI dapat mendukung implementasi manajemen ASN kedepan.