Kunjungan Kerja Monitoring Penerapan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Jawa Barat

Bandung- Reformasi Birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan, tak terkecuali dengan Pemerintah Daerah. Reformasi birokrasi pemerintahan dimaknai sebagai perubahan besar dalam paradigma tata kelola pemerintahan yang mengarah pada organisasi (kelembagaan) tatalaksana, Sumber Daya Manusia (SDM), pelayanan publik, dan akuntabilitas.

Sehubungan dengan itu, pada Senin 20 Desember 2021 lalu, Direktorat Aparatur Negara melakukan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi bidang Reformasi Birokrasi di Provinsi Jawa Barat. Tim disambut baik oleh Kepala Bagian Kinerja Organisasi dan Reformasi Birokrasi dan jajaran OPD terkait.

Adapun tujuan kegiatan ini adalah mendalami penerapan Reformasi Birokrasi di daerah yang berfokus pada: (i) penerapan manajemen SDM ASN dan; (ii) penyelenggaraan pelayanan publik terpadu di Provinsi Jawa Barat.

Dalam kunjungan tersebut, dapat diperoleh informasi bahwa Penguatan RB di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan 3 (tiga) strategi yaitu Manajemen Perubahan, Penguatan SDM dan Penguatan SAKIP. Upaya penguatan SDM yang telah dilakukan di Provinsi Jawa Barat antara lain menerapkan manajemen talenta melalui profiling kompetensi dan potensi seluruh ASN dalam 9 box talent serta manajemen kinerja dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Talenta Jawa Barat (SIM JAWARA) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Jawa Barat (SIAP JABAR) sebagai sumber data kepegawaian ASN Jawa Barat.

Selain itu, kunci dalam membangun RB di Provinsi Jawa Barat adalah membangun literasi, yang dilakukan dengan prinsip “rungsing” yaitu remembering; understanding; dan create something. Artinya seluruh ASN di Jawa Barat diberikan input pengetahuan kemudian memahaminya dan selanjutnya dapat memberikan ide dan inovasi.

Terkait capaian pembangunan bidang aparatur negara di Provinsi Jawa Barat menunjukkan hasil yang positif. Tren perkembangan capaian indeks RB Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu 2018-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2018, capain indeks RB Provinsi Jawa Barat sebesar 70,79. Pada tahun 2019 capaian menjadi 72,00 dan meningkat signifikan di tahun 2020 menjadi 75,63.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerja. Hal ini terlihat dari perkembangan nilai SAKIP yang terus meningkat dari tahun 2018-2020. Pada tahun 2018, nilai SAKIP Pemprov Jawa Barat sebesar 80,03, dan meningkat di tahun 2019 menjadi 80,49. Selanjutnya capaian terus naik di tahun 2020 yaitu 81,23 dengan predikat A. Target kedepan, Pemprov Jawa Barat akan terus meningkatkan nilai SAKIP hingga mendapat predikat AA.

Selanjutnya tim berkunjung ke Jabar Command Center yang menjadi Pusat monitoring dan visualisasi data, operasional, dan layanan publik di Jawa Barat. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik Pemerintah Jawa Barat, salah satu perubahan yang dilakukan Pemerintah Jabar yaitu dengan membuat Jelita (Jabar Electronic Information Assistance) untuk mendukung pengelolaan izin OSS sebagai pemenuhan persyaratan.

Selain itu, Provinsi Jawa Barat juga membentuk Jabar Digital Service (JDS) untuk mendukung layanan publik dan perumusan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan inovatif melalui pengelolaan data dan penggunaan teknologi. Terdapat program integrasi layanan publik dan informasi yang disediakan oleh Perangkat Daerah Jabar melalui website jabarprov.go.id sebagai portal satu pintu yang akan rilis pada tahun 2022.

Direktorat Aparatur Negara berharap praktik baik yang telah dilakukan Pemprov Jawa Barat ini dapat menginspirasi serta dijadikan referensi bagi pemerintah daerah lain untuk meningkatkan Reformasi Birokrasi khususnya pada area manajemen ASN dan pelayanan publik.