Diskusi Pakar Penajaman Arah Kebijakan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara (Pemerintahan Digital)

Jakarta- Dalam rangka persiapan penyusunan Background Study (BS) RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas mengadakan Diskusi Pakar Penajaman Arah Kebijakan dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara (Pemerintahan Digital) pada Rabu, 11 Mei 2022 secara hybrid.

Diskusi dipimpin langsung oleh Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM dengan narasumber Prof. Yudho Giri Sucahyo, Ph.D (Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Indonesia), Yanuar Nugroho, Ph.D (Center for Innovation Policy and Governance/CIPG), Dr. Riant Nugroho (Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia/MAKPI) dan Ardi Sutedja, MBA (Indonesia Cyber Security Forum/ICSF).

Dalam kesempatan tersebut, Prof.Yudho Giri Sucahyo menyampaikan bahwa dibutuhkan roadmap transformasi digital untuk mempercepat transformasi digital di instansi pemerintah. Negara Indonesia harus memiliki kedaulatan data dan informasi yang bisa dikelola oleh negara secara mandiri. Selain itu, dari sisi regulasi dan kebijakan perlu ada kedisiplinan terkait implementasi perencanaan dan penganggaran.

Menurut beliau, beberapa aspek penting dalam transformasi digital diperlukan aplikasi, data, infrastruktur, SDM, dan tata kelola TIK.

“Dibutuhkan dukungan dalam pembentukan pemerintah digital baik dari masyarakat digital dan juga ekonomi digital. Pembangunan masyarakat digital sangat penting dengan meningkatkan kompetensi digital bagi SDM di Indonesia.”

Sedangkan menurut Ketua Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI), Dr.Riant Nugroho, penggunaan teknologi digital membuat adanya sentralisasi administrasi publik yang akan membuat kinerja birokrasi lebih efisiensi dan efektif. Salah satu yang diperlukan adalah adanya UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang harus didorong oleh seluruh stakeholders.

“Transformasi birokrasi dimulai dari membentuk “good people” kemudian terbentuk “good governance. Literasi digital bukan hanya pada pemerintah, namun juga untuk swasta dan masyarakat.”, ujarnya.

Selanjutnya, Senior Advisor Center for Innovation Policy and Governance (CIPG), Yanuar Nugroho, Ph.D. menyatakan bahwa salah satu tantangan untuk pembangunan pemerintahan digital adalah cara kerja pemerintahan terutama K/L yang masih silo dan tidak bersifat berbagi pakai data. Selain Itu masih terbatasnya kepercayaan publik terhadap penggunaan data oleh pemerintah.

“Tujuan akhir dari transformasi digital adalah mendekatkan antara pemerintah dan warganya. Bukan semata-mata membuat sistem dan membangun infrastruktur digital namun hal-hal tersebut tidak digunakan dan sia-sia.”pesannya

Sebagai penutup, Bapak Sardi Sutedja, MBA (ICSF) menyampaikan bahwa masalah manajemen data merupakan masalah yang sensitif dan apabila salah kelola akan timbul insiden dan berdampak kepada ketidakpercayaan pada publik. Diperlukan semacam National Cyber Security Framework untuk mengatasi perubahan teknologi yang sangat cepat berubah.