FGD Penyusunan Background Study Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2024-2029 Bidang Aparatur Negara

Medan-Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan penyelenggaraan negara adalah terwujudnya aparatur negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD ’45. Saat ini, pelaksanaan RPJPN 2005-2025 telah memasuki periode terakhir yang ditandai dengan pelaksanaan RPJMN 2020-2024. 

Berangkat dari hal tersebut, dalam rangka penyusunan Background Study RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 Bidang Aparatur Negara, Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) pada Selasa, 29 Maret 2022 bertempat di Cambridge Hotel Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini melibatkan narasumber dan peserta dari kalangan pemerintah daerah, perwakilan dunia industri, perwakilan organisasi masyarakat, akademisi hingga mahasiswa.  

Sebagai pengantar, Direktur Aparatur Negara Ibu Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LLM menyampaikan bahwa sasaran RPJPN bidang Aparatur Negara 2005-2025 yaitu meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional. 

“Kami ingin meminta masukan pemerintahan seperti apa yang diinginkan dan bayangan di masa depan dalam menangani isu strategis pemerintahan digital, transformasi pelayanan publik dan manajemen ASN.”ujarnya membuka acara. 

Dalam kesempatan tersebut, Asisten Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ir.Hazmirizal Lubis, M.Si menyampaikan bahwa strategi pencapaian reformasi birokrasi (RB) di  Provinsi Sumatera Utara dalam memenuhi hak ASN adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM ASN serta analisa kebutuhan dan pemerataan. Beliau berharap agar adanya sinergitas lintas sektor antara K/L/D untuk penerapan penyelenggaraan peningkatan kompetensi ASN,  digitalisasi pemerintah, dan  talent mobility.

Pembicara selanjutnya, Dosen Administrasi Negara Universitas Sumatera Utara, Dr.Tunggul Sihombing, MA menjelaskan bahwa diperlukan penguatan data dalam digitalisasi data pemerintah (big data dan berbagi pakai data) serta pembenahan pembangunan desa dengan meningkatkan kompetensi SDM ASN Desa. Sehingga, ASN kedepan meniti career system berdasarkan prestasi. Diharapkan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus dapat mewujudkan transparansi, akuntabilitas, berkeadilan, jujur, tidak diskriminatif, membuka ruang partisipatif bagi masyarakat, inovatif, kreatif, transformatif dan responsif. 

Selain pembicara tersebut diatas, Koordinator Eksekutif Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR), Ibrahim Puteh menyampaikan tantangan ASN masih banyaknya kasus korupsi dalam pengadaan pelayanan publik karena belum adanya kesadaran integritas PNS dimana kasus korupsi ASN Sumatera Utara  paling banyak melakukan korupsi. Selain itu, masih banyak akses pelayanan publik yang belum terdigitalisasi. Beliau menambahkan upaya mengatasi hal tersebut harus diselesaikan dengan percepatan reformasi birokrasi, ASN berintegritas, manajemen berbasis kinerja, peningkatan pelayanan publik dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan.

Direktur Eksekutif KADIN Sumatera Utara, Hendra Utama, S.Sos, MSP menjelaskan bahwa tantangan yang harus dihadapi Indonesia kedepan diantaranya perbaikan kinerja ekspor impor nasional, peningkatan investasi, pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, harmonisasi regulasi pusat dan daerah serta harga energi industri yang kompetitif hingga antisipasi perang dagang. Oleh karenanya diperlukan kriteria ASN kelas dunia yaitu profesional, integritas, orientasi kepublikan, budaya pelayanan yang tinggi dan wawasan global.

Adapun masukan dari peserta diskusi diantaranya Perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) yang menyampaikan bahwa fasilitas pelayanan publik untuk para disabilitas harus dimaksimalkan dalam infrastruktur desa dengan melibatkan pegawai disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Sementara itu perwakilan Ikatan Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi USU mengemukakan bahwa tantangan tidak semua PNS mengetahui digitalisasi sehingga diperlukan peningkatan SDM dalam menghadapi digitalisasi dan memperteguh mentalitas ASN.

Sebagai penutup, Direktur Aparatur Negara menyampaikan bahwa pemerintah harus diawasi kinerjanya oleh masyarakat secara menyeluruh untuk menjamin kinerja PNS. Selain itu, diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan evaluasi kinerja serta penggalian data dan informasi yang akan digunakan sebagai basis data, bahan masukan, dan rekomendasi dalam penyusunan RPJPN dan RPJMN periode selanjutnya.

Bahan paparan narasumber dapat diunduh pada tautan berikut: 

https://drive.bappenas.go.id/owncloud/index.php/s/Fu5cutILFqNKVtl

• By admin
• 2022-04-01
• Medan