Laporan Akhir Direktorat

Laporan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program Nasional Reformasi Birokrasi Tahun Anggaran 2018

Perbaikan kinerja birokrasi dan tata kelola merupakan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif. Kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atas keberhasilan pencapaian sasaran (kinerja) pelaksanaan Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola tahun 2017 termasuk efektivitas kebijakan yang mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. Sasaran kegiatan evaluasi ini adalah tersedianya informasi atas tingkat pencapaian sasaran (outcome) pelaksanaan Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola tahun 2017 berdasarkan indikator-indikator dan target yang telah ditetapkan, serta penilaian terhadap kebijakan yang mendukung capaian. Dalam laporan ini, terdapat capaian sasaran Prioritas Nasional Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola tahun 2017 yaitu capaian sasaran birokrasi yang efektif dan efisien, capaian sasaran pemerintah yang transparan, efektif dan efisien dan capaian sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik.


Untuk mengunduh silahkan isi formulir

Laporan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kerangka Kelembagaan 2018

Pada RPJMN 2015-2019, kerangka kelembagaan diperlukan sebagai salah satu kaidah pelaksanaan (delivery mechanism) dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam rangka optimalisasi implementasi kerangka kelembagaan di instansi pemerintah, Bappenas terus melakukan koordinasi yang bersifat strategis pada level pengambil kebijakan dan pelaksanaan di pusat dan daerah untuk memetakan target, konsolidasi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi capaian kerangka kelembagaan. Koordinasi serta monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kebijakan kerangka kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 serta untuk melakukan identifikasi hambatan atau permasalahan pelaksanaan kebijakan kerangka kelembagaan.


Untuk mengunduh silahkan isi formulir

Laporan Akhir Koordinasi Peningkatan Sinergi Substansi Rencana Pembangunan Nasional Bidang Aparatur Negara Tahun 2018

Dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional yang berkualitas dan holistik, pemerintah perlu melakukan sinergi dan sinkronisasi substansi rencana pembangunan nasional baik pemerintah pusat maupun daerah, antara lain Kementerian PANRB, Arsip Nasional Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan Ombudsman Republik Indonesia. Laporan ini merupakan laporan hasil kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas substansi rencana pembangunan nasional sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Nasional Jangka Pendek (RKP) sehingga dapat meningkatkan keserasian dan kesinambungan pembangunan nasional khususnya dibidang aparatur negara.


Untuk mengunduh silahkan isi formulir