Kajian Direktorat Aparatur Negara

Policy Paper – Tata Kelola Dana Desa dalam Aspek Keuangan dan Pembangunan [2017]

Sebagai wujud nyata dari implementasi kebijakan tentang desa, pemerintah telah melaksanakan pengalokasian Dana Desa dari APBN yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Besarnya dana tersebut menjadi modal penting bagi desa yang harus juga diimbangi dengan kesiapan masing-masing desa menatakelola dana tersebut. Policy brief ini disusun sebagai rekomendasi kebijakan untuk dapat mengantisipasi potensi risiko kegagalan pengelolaan dana desa serta untuk peningkatan kapasitas tata kelola dana desa. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, maka perlu dikembangkan satu sistem informasi keuangan (dan aset) desa yang terintegrasi dengan sistem infomasi pembangunan daerah, membuka ruang partisipasi publik dalam tata kelola keuangan desa, menghadirkan road map penataan dan pembangunan desa (termasuk keuangan desa) dan kawasan perdesaan, mengoptimalkan program asistensi, supervisi dan fasilitasi pemerintah desa dalam pengembangan kapasitas aparatur desa, regime perundangan yang mengatur tentang Dana Desa.



Untuk selengkapnya silahkan unduh

Policy Paper – Reviu Pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi [2017]

Kebijakan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) dimaksudkan untuk mendorong percepatan transformasi aparatur untuk mewujudkan Pemerintahan Kelas Dunia. Hasil evaluasi Kementerian PAN dan RB menunjukan bahwa implementasi RB di tingkat provinsi dan kabupaten/kota masih terdapat beberapa kendala. Pelaksanaan RB secara umum telah dapat menunjukkan perubahan di instansi pemerintah melalui beberapa inisiatif, namun belum dilaksanakan secara menyeluruh di 8 Area Perubahan yaitu (1) Organisasi; (2) Tatalaksana; (3) Peraturan perundangan; (4) SDM; (5) Pengawasan; (6) Akuntabilitas; (7) Pelayanan publik; (8) Mind set dan culture set. Reviu atas pelaksanaan kebijakan Road Map Reformasi Birokrasi ini dilakukan sebagai upaya untuk merumuskan alternatif kebijakan dalam pelaksanaan RB.



Untuk selengkapnya silahkan unduh

Kajian Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik [2015]

Dalam menerapakan nilai-nilai yang ada dalam tata kepemerintahan yang baik, setiap instansi memilih dan mengembangkan konsepnya tersendiri. Hal ini memberikan hasil yang berbeda pada setiap instansi yang telah mengadopsi nilai-nilai yang ada. Kajian ini disusun untuk mengetahui pemahaman dan proses institusionalisasi (pelembagaan) prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan prinsip yang dibahas dalam kajian ini adalah penerapan prinsip partisipasi, penerapan prisnsip transparansi, penerapan prinsip akuntabilitas, penerapan prinsip supremasi hukum dan penerapan good governance. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi kebijakan yang ada dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik.



Untuk selengkapnya silahkan unduh