Berita Terbaru
Focus Group Discussion Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- 2021-08-13
- Jakarta
Jakarta - Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Kamis, 12 Agustus 2021 lalu mengadakan FGD bertema Praktik Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan mengundang narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman RI dan Transparency International Indonesia (TII). Maksud dan tujuan penyelenggaraan diskusi adalah mengetahui sejauh mana adanya indikasi praktik korupsi dalam pelayanan publik, pengawasan terhadap maladministrasi serta upaya dan strategi pencegahan praktik korupsi yang terjadi dalam pelayanan publik kedepan.
Dalam diskusi tersebut, Kasatgas Regulasi, Renbang Dan Aplikasi Jaringan Pencegahan Korupsi KPK, Dion Hardika Sumarto mengungkapkan permasalahan korupsi pelayanan publik berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2019 KPK, setidaknya para responden pernah mendengar atau melihat praktik ...
Read more
Bappenas Selenggarakan Diskusi Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan BUMN dan Swasta
- 2021-08-13
- Jakarta
Jakarta - Direktorat Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Jum’at, 13 Agustus 2021 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) seri ke-3 bertema Pengelolaan/Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan BUMN dan Swasta dengan mengundang narasumber dari Telkom Corporate University (Corpu) ,PT. HM Sampoerna Tbk dan Indonesia-X. FGD ini difokuskan untuk memperoleh informasi terkait best practices Pengelolaan Diklat Pegawai BUMN dan Swasta dan menghasilkan masukan atau rekomendasi dalam penyusunan kajian kebijakan dan strategi Reformasi Diklat ASN.
Dalam diskusi ini, perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia jasa dan jaringan telekomunikasi terbesar di Indonesia , PT. Telkom mendirikan Telkom Corporate University (Corpu) untuk menghasilkan digital talent readiness dan future digital leaders dan
Read more
Diskusi Evaluasi Pelayanan Publik Bersama Kemenpan RB, Ombudsman RI dan KPPOD
- 2021-07-28
- Jakarta
Jakarta - Dalam rangka mendorong terlaksananya pelayanan publik yang prima sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, diperlukan upaya evaluasi untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasa...
Read more